Pesan Presiden Jokowi Untuk LDII

Bogor (14/02). Jajaran pengurus harian DPP LDII menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, pada Jumat (11/2). Dalam pertemuan itu, DPP LDII melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan atas permintaan Presiden Jokowi saat Munas IX LDII pada 2021 silam.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan masalah kebangsaan akan terus dihadapi bangsa Indonesia. Presiden mengingatkan hal tersebut, karena kebangsaan selalu menghadapi tantangan zaman, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengatakan, kebangsaan bagi LDII ditempatkan di atas keagamaan, “Kebangsaan kami tempatkan pertama dalam program kami, karena kami berkeyakinan Indonesia ini adalah sebuah kapal, bila oleng, umat Islam sulit berdakwah dan beribadah,” ujar KH Chriswanto Santoso.

Untuk menanamkan kebangsaan tersebut, DPP LDII tidak hanya menyasar kepada santri atau siswa, namun para stakeholder pendidikan, “Kami membuat Sekolah Pamong Indonesia atau SPI, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para pengurus yayasan, guru, pamong hingga security. Agar mereka memahami pula bagaimana cara menanamkan kebangsaan kepada para siswa,” ujar KH Chriswanto Santoso.

Untuk meningkatkan pemahaman kebangsaan kepada warga, DPP LDII menjalin kerja sama dengan Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korbinmas Baharkam Polri). LDII juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencegah radikalisme. Sementara untuk memperkuat nasionalisme di kalangan pemuda, LDII bekerja sama dengan TNI AD menggelar pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Memenuhi Permintaan Presiden Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, KH Chriswanto Santoso melaporkan, permintaan Presiden Jokowi agar LDII membantu pemerintah dalam menyukseskan program 2 juta dosis vaksin per hari. Permintaan tersebut, ditunaikan LDII dengan melaksanakan vaksinasi massal di Padepokan Persinas ASAD di lingkungan Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin dan di kota/ kabupaten di Indonesia

“Program vaksinasi tersebut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, bahkan dijadikan pusat vaksinasi untuk Jakarta Timur,” papar KH Chriswanto. Lokasi vaksinasi tersebut, bahkan dikunjungi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Bahkan dikunjungi dua kali oleh Panglima TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Chriswanto Santoso, kerja sama vaksinasi dilakukan LDII bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN), partai politik, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/ Kabupaten, puskesmas dan lainnya.

Selain itu, di bidang energi baru terbarukan, LDII akan menambah satu lagi pondok pesantren yang akan menggunakan energi sel surya. Setelah berhasil menerapkan energi sel surya di Pondok Pesantren Wali Barokah, Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin di Jakarta Timur, juga bakal menggunakan sel surya sebagai sumber listrik.

Berbagai program LDII, terutama masalah kebangsaan sejatinya ditujukan untuk menghadapi masalah energi, pangan, air, dan mineral yang bakal terjadi pada masa mendatang, “Untuk menghadapi tantangan itu, membuat delapan program kerja LDII untuk bangsa,” ujar KH Chriswanto kepada Presiden Jokowi.

Bila dirinci, program kerja berupa wawasan kebangsaan, dakwah dan akhlak bangsa, Pendidikan karakter, pangan dan lingkungan hidup, serta pengobatan herbal ditujukan untuk membangun SDM. Dengan SDM yang alim-faqih dan berakhlak mulia, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bisa dikelola sendiri dan tak bergantung sepenuhnya dengan asing.

Sementara ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi digital produktif, dan pemanfaatan energi baru terbarukan, ditujukan untuk membangun kemandirian. Sehingga delapan program kerja tersebut mengarah kepada pembentukan manusia profesional religius.

Terkait kemandirian di bidang pangan, DPP LDII bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, bekerja sama menggarap 1.000 hektare lahan. Sementara dengan Anggota DPD RI Abdullah Puteh, LDII bekerja sama menggarap 4.500 hektare, “Kami memilih tanaman pangan yang diperlukan masyarakat sekaligus memiliki pasar internasional, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” tutur KH Chriswanto Santoso yang didampingi Dewan Penasehat KH.Edy Suparto, Sekretaris Umum DPP LDIi Dody Taufiq Wijaya dan Katno Hadi. Bila program tersebut sukses, akan diduplikasi di berbagai lokasi lainnya.

Presiden Jokowi berjanji, akan membantu LDII dalam menyediakan lahan sekitar 10.000 hektare dalam program ketahanan pangan tersebut. Agar komitmen LDII membantu masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bisa terwujud. Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya wawasan kebangsaan pada saat Munas IX LDII pada April 2021 lalu. Wawasan kebangsaan diperlukan untuk mencegah paham radikalisme dan intoleransi.

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Ketum DPP LDII, M. Bakir sebagai ketua DPD LDII Kabupaten Pamekasan juga menjelaskan bahwa semua arahan dan program prioritas dari DPP telah direncanakan dan beberapa diantaranya telah terlaksana di awal tahun 2022 ini seperti kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian LDII terhadap kelestarian lingkungan hidup. (kim/*)

Read more »

Share

Generus LDII Sampang Turut Meriahkan Gelaran KOMPAS VII

Lomba tartil alquran dalam even Kompas VII Pamekasan

 

Generasi Penerus (Generus) Sampang turut berpartisipasi dalam Kompetisi Anak Sholih (KOMPAS) VII yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab. Pamekasan di Masjid Luhur Ceguk pada Selasa, 1 Februari 2022 dengan mengangkat tema “Bersama Kita Wujudkan Karakter Generasi Penerus Bangsa yang Profesional dan Religius”.

Kegiatan KOMPAS VII kali ini digelar dengan protokol kesehatan, penyelenggara membatasi jumlah peserta dan penonton yang hadir. Kegiatan KOMPAS VII kali ini diikuti sebanyak lima puluh peserta berusia tujuh sampai dua belas tahun. Untuk DPD LDII Sampang mengirimkan tiga wakilnya, yaitu Farah, Sultan dan Andika. Rangkaian kegiatan yang dilombakan dalam kegiatan tersebut meliputi lomba azan, tilawah, pidato, serta hafalan doa-doa.

Dalam sambutannya M. Bakir Ketua Penggerak Pembina Generus (PPG) sekaligus Ketua LDII Kab. Pamekasan menjelaskan, kegiatan seperti ini perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar, khususnya pada anak usia dini. “Diharapkan dengan ajang kompetisi KOMPAS VII ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan diantara para peserta yang diikuti oleh semua Pimpinan Anak Cabang (PAC) LDII se Kab. Pamekasan. Serta turut hadir pula undangan peserta anak usia dini dari Kab. Sampang. Semoga anak-anak ini nantinya dapat menjadi generasi yang berkarakter profesional religius dan juga berwawasan kebangsaan”.

Dalam kesempatan terpisah Sartono ketua DPD LDII Kab. Sampang mengatakan, bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan KOMPAS VII ini sangat bagus dan harus terus didukung karena dapat mendorong anak-anak menjadi generasi yang faqih dan faham agama, beraklaqul karimah, serta mandiri juga fastabiqul khoirot dalam mencari pahala. Diharapkan juga setelah dewasa nanti dapat menjadi manusia yang profesional religius serta bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (Ika/Lines)

Read more »

Share

LDII Sampang Bersilaturrahim ke Bakesbangpol

Pengurus DPD LDII Sampang menyerahkan struktur kepengurusan terbaru

Mengawali kiprahnya sebagai ketua DPD LDII Kab. Sampang periode 2020-2025, H. Sartono bersama beberapa pengurus lainnnya mengunjungi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturrahim antara LDII dengan pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama pula, Sartono menyerahkan susunan kepengurusan yang baru.

Rombongan pengurus LDII diterima langsung oleh Plt. Kasubid Lembaga Parpol dan Kemasyarakatan, Bambang Maryono, S.H, M.H., pada hari Jumat, 28 Januari 2022. Dalam sambutannya Bambang mengucapkan rasa terima kasih dan berpesan agar LDII menjadi ormas yang selalu mendukung dan menjadi bagian dari program pemerintah. Senada dengan hal tersebut ketua LDII menyampaikan komitmennya sebagai perwujudan dari program kerja LDII. Di sela-sela perbincangannya, Bambang juga berpesan akan arti pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan wawasan kebangsaan yang baik. 

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu, juga dibahas rencana kunjungan Bakesbangpol kepada seluruh ormas islam termasuk LDII. "Insyaalloh, Kami tunggu kedatangannya dengan senang hati." Ujar Sartono sambil memohon pamit dan mengakhiri pertemuannya saat itu.

Read more »

Share

LDII Sampang Tanam 10 Ribu Pohon Bersama FPRB Kab. Sampang

Pemuda LDII Sampang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman 10 ribu pohon yang diselenggarakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kab. Sampang bersama BPBD dan UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Timur Wilayah Madura. Anggota yang tergabung dalam FPRB ini terdiri dari instansi pemerintah dan berbagai komponen masyarakat, hadir juga dalam kegiatan tersebut perwakilan PC NU dan Pramuka. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni Jum’at 14 Januari 2022 pukul 06.30 – 08.00 berlokasi di Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang dan Minggu 16 Januari 2022 pukul 13.30 – 16.00 berlokasi di Desa Batorsasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang. Gerakan menanam pohon yang dilakukan selama 2 hari ini merupakan langkah awal menanam 20 ribu bibit pohon pada 26 Januari mendatang.

Ketua FPRB Sampang Moh. Hasan Jailani mengatakan, penanaman dan pemeliharaan pohon oleh FPRB Sampang tersebut menargetkan kegiatan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Karangpenang, Tambelangan, Kedungdung dan Robatal. Posisi 4 kecamatan tersebut adalah penyangga keseimbangan Kabupaten Sampang karena berada di tengah-tengah Kabupaten Sampang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan banjir, erosi dan mencegah pemanasan global. Kegiatan menanam harus menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan dilanjutkan dengan pemeliharaan secara berkala,” terangnya.

Salah satu peserta dari LDII mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan mendukung penuh, karena dalam jangka panjang akan terasa manfaatnya. "Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi adalah titipan anak cucu kita" pungkasnya.

Sartono selaku Ketua LDII Sampang mengungkapkan, kegiatan semacam ini sangat bagus dan perlu dilanjutkan. Selain ikut mejaga lestarinya alam dan turut mencegah terjadinya bencana, juga menjalin silaturrahmi tetap terjaga.

Read more »

Share

Menjelang Libur Akhir Tahun, LDII Ajak Tingkatkan Kewaspadaan

Jakarta (7/12). Virus Covid-19 varian Omicron dilaporkan Singapura, Australia, dan Malaysia telah berada di negara itu. Ketiganya, sebagaimana diberitakan media mendapati varian Omicron sebelum Afrika Selatan mengumumkannya. Penyebaran virus yang cepat, membuat Indonesia harus lebih waspada.

“Kita memiliki hari-hari besar keagamaan yang juga hari libur nasional selalu ditandai dengan mobilitas warga tinggi. Seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan lainnya. Kebetulan Natal berdekatan dengan perayaan malam tahun baru, liburnya agak panjang. Ini biasanya membuat mobilitas warga kian tinggi,” ujar Ketua DPP LDII Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat Rubiyo.

Mobilitas di dalam negeri atau dari dan keluar negeri, menurut profesor riset pertanian itu, rentan membawa virus corona varian Omicron. Rubiyo mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan Omicron sebagai variant of concern (VoC), karena menyebabkan peningkatan penularan dan kematian serta dapat mempengaruhi efektivitas vaksin.

Untuk itu, ia mengatakan DPP LDII meminta warganya dan warga masyarakat untuk mengurangi beraktifitas dan bepergian yang tidak perlu, “Kita semua harus bersabar, telah dua tahun kita lalui pergantian tahun baru dengan kondisi pandemi dan selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian seharusnya masyarakat sudah terbiasa tidak merayakan akhir tahun dengan mendatangi keramaian warga,” paparnya.

DPP LDII memandang pemerintah telah membuat kebijakan yang baik, dengan terus mendorong warga masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Kebijakan tersebut, mampu membuat masyarakat terus menjalankan kegiatannya, meskipun terbatas. Ekonomi pun bisa terus berputar. “Namun, kebijakan yang baik itu juga harus didukung kepatuhan masyarakat,” ujar Rubiyo.

LDII mendukung langkah pemerintah dengan membatasi pergerakan warganya di kota-kota berzona merah merah dan oranye. Pengajian di majelis taklim, dilaksanakan secara daring. Sementara di wilayah zona hijau, pengajian dilaksanakan secara luring dengan menjaga prokes. Begitupula kegiatan di masjid-masjid, salat lima waktu dilaksanakan dengan prokes.

“Dalam kondisi pandemi, pembinaan warga harus terus dilaksanakan. Bahkan ditingkatkan, sehingga spiritualitas dan mental masyarakat terus terbangun menghadapi pandemi. Tanpa keyakinan dan mental yang kuat, justru masyarakat akan kehilangan motivasi dan jiwanya lemah, sehingga malah mudah stres dan sakit,” ujar Rubiyo.

Ia meminta para ulama dan tokoh masyarakat terus mengedukasi warga jangan lengah dan terus waspada, karena pandemi masih belum berlalu. Ia juga berharap pembinaan agama terus dilaksanakan, agar mental spiritual warga menguat sehingga semakin yakin terhadap Allah dan makin kuat ikhtiarnya dalam menekan penyebaran Covid-19. (kim/*)

Read more »

Share

Pesan LDII di Hari Kesaktian Pancasila

Jakarta (30/9). Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap Oktober, merupakan pengingat bahaya komunisme yang melakukan kudeta pada 30 September. Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam gerakan itu menculik tujuh jenderal dan beberapa lainnya. Gerakan itu, untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme.

“Peristiwa tersebut tercatat jadi sejarah kelam Indonesia modern. Komunisme memang tak tampak lagi, namun sebagai ideologi ia tak kasat mata. Jadi, bangsa ini harus terus waspada,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

Chriswanto juga mengingatkan, bukan hanya komunisme tapi liberalisme bahkan gerakan fundamentalisme berbasis agama tertentu, bisa membahayakan ideologi negara tersebut, “Akibatnya, Pancasila memang masih jadi dasar negara, namun prilaku pejabat publik dan rakyatnya tak lagi Pancasilais,” ujar Chriswanto khawatir.

Menurutnya beberapa waktu lalu, ia dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj bertemu dan bersepakat untuk membendung pengaruh liberalisme dan fundamentalisme, di lingkungan ormas masing-masing, “Ormas-ormas Islam berhadapan dengan dua kutub persoalan, yakni liberalisme yang di antaranya mendorong kebebasan individu, sementara di sisi lain terdapat fundamentalisme yang membuat seseorang tidak toleran terhadap perbedaan,” ujarnya.

Liberalisme menurut KH Chriswanto Santoso pada banyak hal, memiliki kandungan positif. Seperti mendorong seseorang untuk memperoleh haknya dalam kesejahteraan dengan berkompetisi. Namun, bila tak diatur, liberalisme sangat memungkinkan yang kuat akan menggusur yang lemah dalam berbisnis. Selain itu, liberalisme mendorong sifat seperti konsumerisme, yang bila tak dikendalikan berbuah pemborosan dan melakukan segala cara untuk meraih barang yang diinginkan.

“Artinya, komunisme, liberalisme, sosialisme, dan fundamentalisme bukanlah ideologi asli suku-suku di Indonesia. Ideologi-ideologi itu diimpor di sinilah Pancasila dan rakyat Indonesia diuji,” imbuhnya. Bila liberalisme membuat seseorang tak peduli sehingga semangat gotong-royong meluntur. Sementara fundamentalisme mendorong lunturnya sikap toleransi, menghargai, dan menghormati keyakinan lain. Akibatnya, kedamaian dan ketenteraman bisa terusik.

Ia mengingatkan kembali peran ormas Islam untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa, sebagaimana yang terdapat dalam butir-butir Pancasila, “Pancasila digagas para pendiri bangsa sebagai kompromi, jalan tengah, dan mengambil intisari dari berbagai ideologi. Bahkan, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terhimpun di dalamnya. Inilah yang membuat bangsa Indonesia terus bersatu,” ujar Chriswanto.

Memperkokoh Kesaktian Pancasila

Pancasila dapat terus dikuatkan, bilamana ideologi tertentu tidak menggantikan Pancasila. Menurut Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro (Undip), Pancasila jangan sampai berhenti pada tataran verbal, tetapi juga diamalkan.

“Dalam kontruksi keindonesiaan, yang pertama adalah bahwa sila pertama dari Pancasila harus menjadi pondasi sekaligus mewarnai sila-sila yang lain. LDII juga berpendapat sila pertama tidak dijadikan bingkai, tetapi sebagai pondasi,” ujarnya.

Menempatkan sila pertama Pancasila sebagai bingkai atau wadah, sangat berisiko mendorong pihak-pihak yang memiliki ideologi tertentu, mengubah ideologi negara. Hal tersebut, bisa menjadi bibit konflik yang berkepanjangan karena kondisi bangsa dan negara yang plural, baik dari sisi agama maupun kepercayaan. “Maka agama harus ditempatkan sebagai fundamen bukan wadah,” ujar Singgih.

Kedua, dengan memahami sifat dan jiwa yang tergali dalam sejarah lahirnya Pancasila, menurut Singgih yang patut untuk menjadi bingkai dari konstruksi keindonesiaan adalah sila Persatuan Indonesia, “Dengan demikian, rumusannya adalah apapun agama yang dipeluk (sesuai Sila Pertama), apapun aktualisasi kemanusiaan yang dilakukan (Sila kedua), bentuk demokrasi apapun yang dijalankan (Sila keempat) dan model keadilan yang dibayangkan (Sila kelima) tetap dalam bingkai persatuan Indonesia atau NKRI (Sila ketiga),” ulasnya.

Dengan demikian, pemikiran pemikiran mengenai memperkokoh Pancasila dapat disimpulkan bahwa sila pertama adalah pondasi, sila ketiga sebagai bingkai, sila kelima sebagai tujuan, maka sila kedua adalah aspek kemanusiaan, sila keempat megenai demokrasi sebagai semangat dan cara mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut tidak bisa dibeda-bedakan, bahkan saling melengkapi.

Bila dikristalisasi, menurut Singgih, bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh. Mengapa? Karena tidak punya pondasi religiusitas yang kuat sebagaimana sila pertama, dan bangsa Indonesia bercerai-berai karena tidak ada bingkai yang jelas seperti sila ketiga. Bangsa Indonesia juga kehilangan arah karena tidak punya tujuan yang jelas, sesuai sila kelima.

Bahkan tanpa Pancasila, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak beradab, karena tidak punya kemanusiaan, tidak memiliki gotong-royong, karena tidak ada sila kedua dan keempat.

Sementara itu, ketua DPD LDII Kab. Sampang, Sartono menekankan bahwa satu - satunya ideologi yang harus ada dan ditanamkan kepada generasi bangsa adalah ideologi Pancasila karena hanya dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ini semua paham komunisme, liberalisme, sosialisme dan fundamentalisme tidak akan meracuni generasi bangsa yang beresiko membuat bangsa Indonesia terpecah belah (kim/*)

Read more »

Share

Pandangan LDII tentang membanjirnya investasi asing

Jakarta(27/5). Setiap negara tak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri. Di sinilah timbul perdagangan dan investasi internasional. Idealnya, kerja sama tersebut saling menguntungkan dan setara. Bahkan, perdagangan dan investasi asing merupakan salah satu bentuk pemerataan kesejahteraan antarnegara.  

“Jangan sampai, kepentingan ekonomi yang berpondasi investasi asing tersebut merugikan salah satu pihak, apalagi mengganggu kepentingan nasional,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Menurutnya, perputaran invetasi dan perdagangan internasional mau tak mau bersinggungan dengan ideologi sebuah negara. 

“Sistem perekonomian nasional kita diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Di dalamnya terdapat prinsip demokrasi ekonomi seperti usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan,” ujarnya. Ideologi yang terkandung dalam pasal tersebut, menurut KH Chriswanto Santoso, berpihak terhadap rakyat sebagaimana Pembukaan UUD 1945. 

Dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Secara konstitusional, Pemerintah berkewajiban memproteksi masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha domestik khususnya, “Di sinilah investasi asing harus dilihat saling menguntungkan, kesetaraan, atau justru menjadi penjajahan baru,” imbuhnya. 

Ia mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah yang mengatur persyaratan kepemilikan modal, perizinan, hak dan kewajiban berbagai pihak, transaksi perdagangan, penyerapan tenaga kerja, kontribusi bagi negara dan pengawasan kegiatan usaha investor asing.

“Bila berbagai hal tersebut tidak diperhatikan, selain bakal menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Juga rawan dengan konflik sosial dan larinya keuntungan yang tak semestinya ke luar negeri,” ujarnya. 

Sementara itu, Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Ardito Bhinadi, yang sekaligus Ketua DPP LDII mengatakan investasi asing di Indonesia dibutuhkan sebagai pendamping investasi dalam negeri. 

“Karena diakui modal invesatasi dalam negeri belum mencukupi untuk kebutuhan pembangunan nasional. Untuk itu, investasi asing diarahkan untuk kepentingan nasional, selain untuk menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja,” tuturnya.

Para investor dari mancanegara itu, membawa modal masuk ke Indonesia berupa modal fisik, teknologi, bahkan tenaga kerja, “Adakalanya mereka juga membawa tenaga kerja dari negeri mereka ke Indonesia,” ujarnya. 

Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Ardito menekankan investasi asing yang masuk harus menguntungkan masing-masing pihak dan sejalan dengan kepentingan bangsa, “Meskipun tenaga kerja dalam negeri adalah prioritas, kita menerima tenaga kerja asing terutama yang memiliki nilai lebih dibanding tenaga kerja dalam negeri,” tuturnya. Dengan demikian, terdapat transfer ilmu pengetahuan, pengalaman, dan teknologi. 

Dengan demikian, investasi asing diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun ia juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan investasi.

“Dalam jangka pendek, investasi asing yang masuk bisa menciptakan ketimpangan regional antara daerah yang memperoleh investasi dengan daerah-daerah lainnya, “Inilah perlunya perencanaan investasi asing dan dipikirkan oleh pemerintah pusat dan daerah,” imbuh Ardito yang juga pakar ekonomi syariah. 

Daerah-daerah di sekitar investasi asing, harus dibangun sebagai pendukung wilayah yang menjadi pusat investasi, “Daerah tersebut bisa dibagun dengan investasi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan regional dan ketimpangan pendapatan, di daerah yang sedang ada pembangun infrastruktur, pabrik, dan lain-lain,” ujarnya. 

Dengan perencanaan investasi yang baik, pemerintah pusat dan daerah tak sekadar menyiapkan daerah tujuan investasi. Namun juga menciptakan pembangunan yang terintegrasi, sehingga terjadi pertumbuhan yang merata dan tak terkonsentrasi pada daerah tertentu.  

Berkaca dari Vietnam, negeri itu saat ini menjadi tujuan utama investasi asing di kawasan Asia. Negeri itu berhasil memikat investor dengan politik yang stabil, insentif pajak, gaji tenaga kerja yang kompetitif, dan peningkatan infrastruktur yang disukai para investor asing. Selain itu, Vietnam juga melindungi pemain lokal meskipun investasi asing membanjir. 

Dinukil dari Vietnam Law and Legal Forum, negeri itu mulai menerapkan perlindung terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan yang disebut sebagai UU Dukungan UMKM mulai diterapkan sejak 2018 itu, bertekad melindungi UMKM. 

Undang-undang ini juga menciptakan kerangka hukum untuk memobilisasi sektor swasta serta organisasi dan individu, di dalam dan luar negeri untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap UKM. Terdiri dari empat bab dengan 35 pasal, Undang-Undang tersebut mengatur prinsip, sumberdaya, serta tanggung jawab hukum, organisasi dan individu yang terlibat dalam UMKM.

Sementara itu, ketua DPD LDII Sampang, Sartono mengaku sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketum DPP LDII tentang investasi dari luar negeri. Seraya mengingatkan, " Memang investasi dari luar negeri ini dibutuhkan guna menunjang pembangunan nasional, namun demikian harus tetap berhati-hati jangan sampai investasi ini justru pada akhirnya akan merugikan rakyat Indonesia".

Read more »

Share